Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iuran BPJS Bulan Juli Naik Lagi Dengan Denda 5% Telat Bayar

Ketika warga negara Indonsesia sudah lega dengan Putusan MA yang menyatakan Iuran BPJS dibatalkan naik tentu hal tersebut merupakan kabar gembira bagi kalangan masyarakat menengah bawah yang bingung keluarganya harus bayar iuran BPJS Mandiri. Masayrakat juga senang pada akhirnya mendapatkan kompensai dari kenaikan awal januari sampai maret.



Akan tetapi hal itu nampaknya hanya seumur jagung sebab iuran BPJS akan kembali naik lagi mulai bulan juli 2020. Ini jelas sangat memberatkan apalagi dengan tarif yang baru lagi pada tahun 2021 mendatang dengan denda telat bayar yang juga naik dari 2.5% menjadi 5%. Masyarakat tentu sekarang sangat kesulitan karena banyak yang tidak bekerja akibat pandemi Covid-19.

Untuk memenuhi kebutuhna sehari-hari saja itu sangat sulit apalagi wajib membayarn iuran BPJS yang konon naik lagi. Ini jelas sangat memberatkan terutama bagi peserta BPJS mandiri. Bayangkan saja satu keluarga saat mereka tidak bekerja dan ada yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial mau dapat uang dari mana untuk membayar Iuran sedangkan untuk bisa makan sehari menghidupi keluarga saja sudah susah payah.

Memang BPJS pada akhirnya mau menuruti putusan Mahkamah Agung untuk mengembalikan kembali Iuran BPJS dengan harga normal terhitung pada awal bulan mei 2020. Akan tetapi putusan itu tersebut sesuai dengan perpres 28 tahun 2018 hanya berlaku selama 3 bulan dimna kelas 1 Rp 80.000 untuk kelas 2 Rp 51.000 dan untuk kelas 3 Rp25.500. Iuran tersebut hanya berlaku sampai bulan juni 2020.

Sedangkan pada bulan juli sesuai dengan perpres yang baru nomor 34 Tahun 2020. Dalam Pasal 34 perpres tersebut, dijelaskan besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan kelas III.Yakni besaran iuran kelas III peserta kategori tersebut sama dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

Seperti diberitakan halaman Kompas Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP untuk pelayanan kelas III hanya membayar sebesar Rp25.500 per orang per bulan.  Aturan tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang baru saja dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

Dalam Pasal 34 perpres tersebut, dijelaskan besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan kelas III. Yakni besaran iuran kelas III peserta kategori tersebut sama dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

Tapi, ada keringanan bagi pesertanya. Tahun pertama atau 2020, iuran peserta PBPU dan BP untuk pelayanan kelas III hanya membayar sebesar Rp25.500 per orang per bulan.Sementara sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran bagi peserta.

Lalu, untuk 2021 dan tahun berikutnya peserta PBPU dan BP membayar sebesar Rp35.000 per orang per bulan.Adapun sisanya sebesar Rp7.000 akan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.

Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II besarannya yakni Rp100.000 per orang per bulan.Iuran untuk peserta mandiri kelas II ini berbeda dengan aturan sebelumnya. Dalam huruf b ayat 1 Pasal 34 Perpres 75/2019, disebutkan iuran untuk peserta mandiri kelas II sebesar Rp110.000.

Sementara, dalam Perpres 82/2018, iuran peserta mandiri kelas II sebesar Rp51.000 per orang per bulan.Selanjutnya, iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan.

Angka tersebut lebih rendah dari Perpres 75/2019 yang sebesar Rp160.000 per orang per bulan, tetapi lebih tinggi dari Perpres 82/2018 yang sebesar Rp80.000 per bulan.Iuran peserta PBU dan BP untuk Januari, Februari dan Maret tetap mengacu pada Perpres 75/2019.

Sementara iuran unruk bulan April, Mei dan Juni 2020 sesuai dengan Perpres 82/2018 yakni Rp25.500 untuk kelas III, Rp51.000 untuk kelas II dan Rp80.000 untuk kelas I.Iuran yang telah dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP yang melebihi ketentuan, BPJS Kesehatan akan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
close